5 Easy Facts About agus joko pramono Described
5 Easy Facts About agus joko pramono Described
Blog Article
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the value of prioritizing selections in handling The present monetary situation confronted through the UN as affected by the pandemic and the necessity to boost coordination among oversight organizations underneath the UN to boost accountability and governance.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
The state’s losses calculated via the BPK need to be authentic and definite, for example asset reduction, hard cash, or state’s securities, he observed, introducing the board didn't calculate the state’s losses as a consequence of forest destruction in Riau or mining in Papua.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we asked Dr. Pranomo a number of questions on governance and what it means to get a different member with the Board.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Pernyataan Agus soal transparansi itu, dia agus joko pramono katakan ketika tim penguji Capim KPK bertanya saat tes wawancara berlangsung. Agus menjadi Capim KPK pertama yang menjalani tes ini dengan durasi tanya-jawab selama forty menit.
Karena tugas KPK untuk fokus pada higher profile scenarios. Sedangkan Polri fokus pada low profile situations yang juga merata terjadi di mana-mana.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
“We also Engage in a task inside the investigation course of action, repressive prosecution from the condition’s reduction calculation, as well as the provision of specialist testimony at trial.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
On quite sensible phrases, numerous BPK groups have undertaken precise IDI Applications as job teams, members, facilitators and subject matter authorities and possess accordingly boosted particular person and Expert competence. My situation on the IDI Board, I feel, can help motivate the SAI to achieve For brand spanking new institutional and individual milestones."
Whilst since the Board Member II, he undertook the condition fiscal administration and accountability, specifically in the sphere of financial state and countrywide improvement organizing.
Normally, the requests are from legislation enforcement officials followed up from BPK’s investigation or their unique investigation,” Pramono highlighted.